MITRA TV LAMPUNG.COM  -

Bandarlampung.

Upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung ke- 3 Sumatera.

Koalisi Relawan Pendidikan (KOREAN), organ dari Gerakan Masyarakat Sipil Sedulur Mirza Nusantara (SMN), menggelar diskusi panel pendidikan bertema “Perda Pendidikan Senjata Rahasia Menuju IPM Lampung ke 3 Besar di Sumatera” di Ruang Abung, Kompleks Gubernuran Provinsi Lampung, Rabu (21/5/25).

Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam 45 menit ini diikuti oleh 70 peserta dari 17 elemen NGO yang bergerak di bidang pendidikan, kepemudaan, dan advokasi kebijakan.

Diskusi panel menghadirkan tiga pemateri penting, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Dr. Yanuar Irawan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico (diwakili oleh pejabat terkait), dan Ketua Apindo Lampung Ari Mayzari. Diskusi dipandu oleh Herman Saputra, Sekjen SMN, yang juga aktivis pendidikan dan penggerak komunitas literasi, komitmen politik dan dunia usaha.

Dalam paparannya, Dr. Yanuar Irawan menyebut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan yang sedang digodok adalah langkah visioner yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung, terutama Gubernur, untuk menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

“Ini adalah langkah luar biasa yang diambil oleh gubernur kita. Ketika kebanyakan pejabat daerah memilih investasi di sektor yang hasilnya cepat terlihat, seperti infrastruktur, beliau berani masuk ke sektor SDM. Padahal kita tahu, hasil investasi pendidikan tidak bisa dipetik dalam satu-dua tahun,” ujar Yanuar.

Menurutnya, DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi V akan terus mengawal lahirnya Perda pendidikan yang berkualitas, berpihak pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta membuka ruang partisipasi publik dan dunia usaha.

Sementara itu, Ketua Apindo Lampung, Ari Mayzari, menegaskan bahwa dunia usaha siap berkontribusi aktif dalam memperkuat sistem pendidikan daerah. Ia menyatakan, salah satu bentuk konkret komitmen pengusaha adalah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami mendorong agar CSR perusahaan tidak hanya jadi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen nyata dalam mendukung pendidikan. CSR harus diakomodasi dalam Perda, agar arah dan efektivitasnya terukur,” kata Ari.

Lebih jauh, Ari juga mengusulkan perlunya integrasi “kurikulum perusahaan” dalam sistem pendidikan daerah. 

Menurutnya, sinkronisasi antara kebutuhan dunia industri dan materi pembelajaran akan menciptakan lulusan yang lebih siap kerja dan relevan dengan tantangan dunia usaha saat ini.

Posisi IPM Lampung Masih Rendah di Sumatera

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung berada di posisi 10 dari 10 provinsi di Sumatera, dengan skor 72,50.

Posisi ini masih tertinggal dari provinsi-provinsi lain seperti:

1. Sumatera Barat – 76,43

2. Sumatera Utara – 75,76

3. Riau – 74,55

4. Sumatera Selatan – 73,84

5. Kepulauan Riau – 73,12

Dengan posisi saat ini, tantangan besar ada pada peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, dua dari tiga komponen utama penentu IPM selain daya beli.

Namun demikian, dengan sinergi lintas sektor yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat sipil, peserta diskusi optimistis bahwa Lampung dapat naik ke 3 besar IPM Sumatera dalam 5 tahun ke depan.

Peran CSR dalam Pendidikan

CSR perusahaan telah menjadi bagian integral dari pembangunan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa perusahaan nasional bahkan sudah menerapkan CSR berbasis pendidikan yang berkelanjutan, seperti pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan program beasiswa.

Menurut laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada tahun 2023, kontribusi CSR untuk sektor pendidikan nasional mencapai lebih dari Rp1,5 triliun, dengan lebih dari 60% program diarahkan untuk pendidikan dasar dan vokasional.

Di Lampung, beberapa perusahaan besar seperti PTPN VII dan perusahaan tambang telah menyalurkan CSR untuk pembangunan sekolah, pelatihan siswa, serta penyediaan fasilitas belajar. 

Namun, tanpa regulasi yang kuat, arah program CSR sering tidak selaras dengan kebutuhan jangka panjang daerah.

Sinergi untuk Lompatan SDM Lampung

Diskusi panel ini menegaskan kembali bahwa peningkatan IPM bukan hanya urusan pemerintah. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk melompatkan mutu SDM Lampung melalui regulasi yang adil, kolaborasi yang nyata, serta kebijakan yang berpihak pada generasi masa depan.

Dengan munculnya Raperda Pendidikan sebagai "senjata rahasia", harapan untuk menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan IPM terbaik di Sumatera kini mulai menemukan jalannya.

(nurkholis)